SimralWiki

Aplikasi SIMR@L telah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan ( CKGE_TMP_i recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, dan peraturan pemerintah nomo 71 tahun 2010.Dengan menerapkan pelaporan keuangan dan akuntansi berbasis akrual, diharapkan akan memberikan manfaat dalammengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut. Secara umum berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di aplikasi SIMR@L : * * Pola Jurnal</font> : Identifikasi pola jurnal dilakukan diawal implementasi, dan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi di masing-masing Pemerintah Daerah. Standarda pola jurnal di Aplikasi SIMR@L dapat dilihat disini.
* <font 14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Mapping Rekening Mata Anggaran</font> : Sampai dengan saat ini di Pemerintah Daerah masih menggunakan 3 jenis rekening mata anggaran dalam operasional perencanaan dan penatausahaan anggaran, serta pelaporan keuangannya, yaitu rekening berdasarkan Permendagri 13/2016, Permendagri 64/2013, dan rekening berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP71/2010. Untuk dapat memfasilitasi hal ini aplikasi SIMRAL/Sepak@t menggunakan mapping antar ketiga jenis rekening tersebut. Fasilitas untuk melakukan mapping rekening telah disediakan di aplikasi SIMR@L. Isian mapping antar rekening ini biasanya dilakukan oleh pihak daerah, hal ini mengingat mapping bisa berbeda-beda antar daerah dan menyesuaikan dengan bagan akun serta kebijakan setempat. Kekurangan dan atau kesalahan dalam melakukan mapping rekening akan berakibat ke nilai-nilai yang tercantum dalam hasil laporan. Penambahan dan atau perbaikan mapping rekening, untuk mapping ke Rekening Permendagri 64 harus dilakukan penjurnalan ulang setiap transaksi yang terkait, sedangkan untuk mapping rekening SAP/PP71 tidak diperlukan penjurnalan ulang. * * - <font 14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Kelengkapan dan Kebenaran Isian Transaksi Buku Kas</font> <font 14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>: Pada aplikasi SIMRAL/Sepak@t semua transaksi tahun berjalan yang dibukukan di Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD/SKPD, Buku Kas di Kasda/BUD, serta pencatatan transaksi pengakuan piutangpendapatan dan hutang belanja akan dijurnal secara otomatis oleh aplikasi. Kesalahan dan atau kurangnya pencatatan transaksi juga akan berdampak ke pelaporan akuntansi. Oleh karena itu penting untuk selalu mengadakan rekonsiliasi dengan OPD/SKPD dan Kasda secara periodik. - Kelengkapan dan Kebenaran Isian di Jurnal-Jurnal Penyesuaian</font> <font 11.0000pt/inherit;;inherit;;inherit>: Pada aplikasi SIMRAL/Sepak@t disediakan fasilitas untuk dapat melakukan pengisian jurnal-jurnal penyesuaian atau yang sejenis secara manual. Mengingat bahwa penjurnalan ini dilakukan secara manual, maka perlu upaya manual juga dari pihak Bidang Akuntansi untuk memastikan bahwa jurnal-jurnal yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan.