dasar_hukum
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
|
dasar_hukum [2018/05/12 10:39] wenwen created |
dasar_hukum [2019/11/21 21:01] (current) admin_simralwiki |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Dasar Hukum ===== | ||
| + | * Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; | ||
| * Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; | * Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; | ||
| * Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; | * Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; | ||
| Line 6: | Line 7: | ||
| * Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; | * Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; | ||
| * Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; | * Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; | ||
| - | * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; | + | * {{:simral:permendagri_13_2006.pdf|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006}} tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah | * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah | ||
| + | * Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; | ||
| * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban Bendahara Serta Penyampalannya; | * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung-Jawaban Bendahara Serta Penyampalannya; | ||
| * Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS); | * Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS); | ||
| - | * Peraturan Menteri Keuangan No 04/PMK.07/2011, Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah; | + | * Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011, Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah; |
| - | * Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; | + | * {{:simral:permendagri_no._54_tahun_2010.pdf|Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010}} Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; |
| * Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual); | * Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual); | ||
| - | * Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; | + | * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; |
| - | * Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah; | + | * Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah; |
| - | * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD | + | * Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
dasar_hukum.1526096349.txt.gz · Last modified: 2018/05/12 10:39 by wenwen
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain
